Category Archives: Pajak Penghasilan

Poin Penting dalam Implementasi Aplikasi e-Bupot PPh 23/26

E-Bupot E-SPT Web base (djponline.pajak.go.id) Bukti pemotongan dibuat secara online (penomoran bukti potong secara system, menggunakan tandatangan elektronik) Menggunakan Sertifikat elektronik (pelaporan SPT secara online) Desktop Based (Menggunakan Aplikasi e-SPT yang diinstall di komputer) Bukti pemotongan dibuat secara offline (Penomoran bukti potong dan tandatangan masih manual) Pelaporan SPT bisa online atau offline SPT Masa PPh… Read More »

Cara Lain Perhitungan Peredaraan Bruto yang Dilakukan Saat Pemeriksaan

Seperti kita ketahui bahwa dalam sistem perpajakan kita Wajib Pajak diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan atas transaksi yang terjadi, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap WP diketahui bahwa WP tersebut : Tidak melakukan kewajiban pencatatan atau pembukuan dalam usahanya Tidak bisa memperlihatkan dan/ atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto… Read More »

Apakah Anda termasuk WP yang Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2019 ?

Dirjen pajak telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 dimana dalam keputusan tersebut menetapkan wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan menerbitkan Bukti Pemotongan dan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 yang  berlaku… Read More »

Siapa yang Berkewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh pasal 23/26

Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23/26 dikenakan terhadap penghasilan Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas jasa yang diberikan, berikut penjelasan seputar PPh Pasal 23/26. Tarif PPh Pasal 23/26 Besar pemotongan 15% ( lima belas persen ) dari jumlah bruto atas penghasilan Dividen, Bunga, Royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain… Read More »

Cara Lapor Pajak UMKM tarif 0,5% di SPT Tahunan 1770

PPh Final dikenakan kepada Wajib Pajak UKM atas penghasilan ( omzet ) usaha yang diterima atau diperoleh di bawah Rp 4,8 Miliar dalam setahun hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 , Dan mulai tanggal 1 Juli 2018, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yakni PP Nomor 23 Tahun 2018… Read More »

Ingat !! Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Jangan sampai terlambat

1. Batas Lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770, 1770 S dan 1770 SS PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Batas waktu penyampaian SPT nya adalah tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, kecuali WP Orang Pribadi yang selama satu tahun menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).… Read More »

Penjelasan Jasa Katering atau Jasa Boga Sebagai Objek Pajak PPh 21 dan PPh 23

Sebelum membahas lebih jauh, mari dipahami dulu apa itu objek pph 21 dan objek pph 23 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 21 atau pph 21 merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang… Read More »

Apa itu Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pengertian mendasar Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan Subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Sehingga bisa dikatakan setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak sementara perseorangan atau badan usaha disebut sebagai wajib pajak. Dikutip dari UU RI NOMOR 36 TAHUN 2008 tentang… Read More »