Category Archives: Pajak Pertambahan Nilai

Persyaratan Formal dan Material Dokumen Tertentu yang Kedudukanya Dipersamakan Faktur Pajak

persyaratan formal dan material dokumen yang dipersamakan faktur pajak

Direktur Jenderal Pajak (DJP) menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, hal ini dilakukan demi kemudahan administrasi pajak. Dengan menerbitkan dokumen tersebut, PKP tidak perlu lagi membuat faktur pajak dengan bentuk umum. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan… Read More »

Jasa yang dikenai tarif PPN besaran tertentu

Tarif PPN Besaran Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71 Tahun 2022 (PMK 71/2022) telah diberlakukan sejak 1 April 2022, ada 5 ( lima ) jenis jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu yaitu : a. Jasa Pengiriman Paket Merujuk UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, layanan paket yang dilakukan oleh penyelenggara… Read More »

Syarat Faktur Pajak yang PPN nya Dapat Dikreditkan sebagai Pajak Masukan

Munculnya perbedaan pemahaman dan perlakuan dalam pelaksanaan pengujian Faktur Pajak yang PPN nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan serta berdasarkan evaluasi atas putusan upaya hukum terkait sengketa koreksi Pajak Masukan yang disebabkan oleh jawaban konfirmasi Faktur Pajak menyatakan “tidak ada”, “tidak sesuai”, atau jawaban belum atau tidak diterima, diketahui bahwa terdapat ketidakseragaman dalam melakukan pengujian terhadap Pajak Pertambahan… Read More »

Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dengan Nilai lain sebagai DPP

Nilai Lain sebagai DPP Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Nilai lain sebagai DPP – Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu merupakan angin segar bagi Wajib Pajak khususnya yang bergerak dalam bidang produk pertanian. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut secara langsung akan memberikan pilihan kepada Wajib Pajak untuk memilih metode dalam memanage PPN yang… Read More »

Sekarang Turis Asing bisa Klaim Pengembalian PPN

Turis Asing bisa Klaim Pengembalian PPN – Dirjen Pajak melalui siaran persnya No. SP-25/2019 tentang Kemudahan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing menjelaskan bahwa mulai 1 Oktober 2019 turis asing dapat meminta pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) dengan nilai minimum 500 ribu rupiah atau bisa juga akumulasi dari struk belanja di lebih dari satu toko retail yang berpartisipasi dalam… Read More »

Sarat dan Perhitungan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

tarif dan perhitugan ppn kegiatan membangun sendiri

Tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri – Pengertian Kegiatan membangun sendiri atau lebih dikenal dengan KMS merupakan kegiatan membangun yang dilakukan bukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 yang mengatur persyaratan bangunan yang terutang PPN atas Kegiatan… Read More »

Sertifikat Elektronik yang Digunakan Tidak Valid

Sertifikat Elektronik Tidak Valid – Setelah mengajukan permohonon sertifikat elektronik ke KPP dan sudah disetujui, langkah berikutnya adalah membuat faktur pajak atas transaksi yang berjalan, namun dalam beberapa kasus setelah mendapatkan sertifikat elektronik kemudian diinstall ke pc atau laptop muncul masalah baru seperti yang pernah saya alami sebelumnya ( Permintaan NSFP menggunakan Browser Chrome ). Muncul notifikasi seperti… Read More »

Add blogpajak.com to your Homescreen!