Update Fitur Coretax : Pembatalan Kode Billing Pelaporan SPT Masa & SPT Tahunan yang Terlanjur dibuat

Fitur pembatalan kode billing yang sudah terrlanjur dibuat karena pelaporan SPT masa dan Tahunan

Fitur Terbaru Coretax. Mulai 1 Desember 2025 DJP Kembali mengupdate coretax dengan menambahkan fitur terbaru di system Coretax yaitu Fitur Pembatalan Kode Billing. Kode Billing yang dibuat secara otomatis pada saat lapor SPT yang sebelumnya harus menunggu selama kurang lebih 7 hari atau menunggu kadaluarsa ( masa aktif kode billing berakhir ) kini bisa dibatalkan tanpa menunggu. FUNGSI… Read More »

Unduh Faktur Pajak Massal di Coretax

unduh faktur pajak banyak sekaligus

Unduh Faktu Pajak Keluaran sekaligus. Sistem pajak Coretax terbaru belum menyediakan fitur untuk mendownload faktur pajak dalam jumlah banyak atau massal tentu hal ini akan sangat menyulitkan jika harus mengunduh faktur pajak satu persatu apalagi faktur pajak yang dibuat berjumlah ratusan bahkan ribuan Faktur Pajak itu dalam dunia bisnis bisa dianggap sebagai bukti pembayaran PPN ke negara. Sehingga… Read More »

PMK No 81 Tahun 2024 Persiapan Implementasi Coretax tahun 2025

Implementasi Coretax tahun 2025

Persiapan Implementasi Coretax Tahun 2025. Pada tanggal 14 Oktober 2024 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024). Aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut memuat 11 BAB dan 484 Pasal dengan jumlah halaman kurang lebih 642 halaman diterbitkan sebagai persiapan implementasi Coretax pada tahun 2025. Ada Tujuh hal pokok aturan yang termuat dalam PMK… Read More »

Persyaratan Formal dan Material Dokumen Tertentu yang Kedudukanya Dipersamakan Faktur Pajak

persyaratan formal dan material dokumen yang dipersamakan faktur pajak

Direktur Jenderal Pajak (DJP) menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, hal ini dilakukan demi kemudahan administrasi pajak. Dengan menerbitkan dokumen tersebut, PKP tidak perlu lagi membuat faktur pajak dengan bentuk umum. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan… Read More »

11 Natura/Kenikmatan Bukan Objek Pajak menurut PMK 66/2023

11 Natura/Kenikmatan Bukan Objek Pajak menurut PMK 66/2023

Natura/kenikmatan sebelumnya bukan merupakan objek pajak namun setelah terbit UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Natura/kenikmatan merupakan objek pajak. Meskipun kini diperlakukan sebagai objek pajak, terdapat beberapa pengecualian pengenaan pajak atas natura tersebut. Diantaranya adalah natura/kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 (PMK 66/2023), pemerintah memberikan daftar natura dan kenikmatan yang termasuk… Read More »

Sudah tidak Berpenghasilan? WP Bisa Ajukan Status Non-Efektif

Mengajukan Wajib Pajak Non - Efektif

Status Wajib Pajak Non-efektif. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 memuat tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dimana dalam Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban… Read More »