PER-12/PJ/2026 : Perubahan Pembetulan SPT Mulai 1 Oktober 2026

PER-12/PJ/2026 | Perubahan Pembetulan SPT. Berlaku 1 Oktober 2026 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Coretax.

Peraturan ini ditetapkan pada 28 September 2026 dan mulai berlaku 1 Oktober 2026. Salah satu perubahan utama adalah mekanisme penghitungan ketika Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT.

Dalam ketentuan baru, penghitungan pembetulan lebih menekankan pada jumlah pajak yang benar-benar sudah dibayar dan jumlah yang benar-benar sudah dikembalikan oleh DJP, bukan hanya berdasarkan angka yang tercantum dalam SPT sebelumnya.

Apa Itu PER-12/PJ/2026?

PER-12/PJ/2026 merupakan perubahan atas PER-11/PJ/2025 mengenai ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Coretax.

Peraturan ini ditetapkan pada 28 September 2026 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

PER-12/PJ/2026 tidak mengganti seluruh ketentuan PER-11/PJ/2025. Materi yang disesuaikan meliputi sejumlah pasal dalam batang tubuh serta lima lampiran, yaitu:

• Lampiran A – PPh Pasal 21/26
• Lampiran B – PPh Unifikasi
• Lampiran E – SPT Masa PPN
• Lampiran G – SPT Tahunan Orang Pribadi
• Lampiran H – SPT Tahunan Badan.

Perubahan Utama : Pembetulan SPT Mengikuti Pembayaran yang Sebenarnya

Salah satu perubahan penting dalam PER-12/PJ/2026 adalah cara menghitung kewajiban pajak setelah SPT dibetulkan. Secara sederhana, rumus yang digunakan adalah:

Jumlah yang harus disetor atau diminta kembali = hasil SPT pembetulan – (uang yang sudah disetor – uang yang sudah dikembalikan DJP).

Ketentuan ini diterapkan dalam beberapa jenis SPT, termasuk PPh 21/26, PPh Unifikasi, PPN dan PPnBM, serta SPT Tahunan.

Dengan mekanisme tersebut, pembayaran dan pengembalian pajak yang sudah benar-benar terjadi menjadi bagian dari perhitungan pembetulan.

Bagaimana Jika Restitusi Belum Cair?

Salah satu contoh yang penting adalah ketika Wajib Pajak mempunyai SPT lebih bayar tetapi restitusi belum diterima.

Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan SPT Masa PPN lebih bayar Rp 8 juta dan mengajukan restitusi. Sebelum restitusi tersebut cair, perusahaan melakukan pembetulan sehingga menjadi lebih bayar Rp 5 juta. Setelah itu, SPT kembali dibetulkan menjadi kurang bayar Rp1 juta.

Keterangan	SPT Normal	Pembetulan 1	Pembetulan 2
Hasil SPT	Lebih bayar Rp8.000.000	Lebih bayar Rp 5.000.000	Kurang bayar Rp 1.000.000
Cara lama – pembanding	–	Lebih bayar Rp 8.000.000	Lebih bayar Rp 5.000.000
Cara lama – hasil	–	Harus setor Rp3.000.000	Harus setor Rp 6.000.000
Cara baru – pembanding	–	Rp 0	Rp 0
Cara baru – hasil	–	Lebih bayar Rp 5.000.000	Setor Rp 1.000.000

Dalam mekanisme lama, angka SPT sebelumnya dapat menjadi pembanding sehingga muncul kewajiban setor yang belum mencerminkan uang yang sebenarnya sudah diterima Wajib Pajak.

Dalam mekanisme PER-12/PJ/2026, apabila belum ada uang yang disetor atau dikembalikan, pembandingnya adalah Rp 0. Dengan demikian, pada pembetulan pertama lebih bayar Rp 5 juta tetap dapat dimintakan kembali, sedangkan pada pembetulan berikutnya Wajib Pajak cukup menyetor Rp 1 juta.

Artinya, Wajib Pajak tidak perlu menyetor terlebih dahulu atas restitusi yang sebenarnya belum pernah diterima.

Bagaimana Jika Restitusi Sudah Diterima Sebagian?

PER-12/PJ/2026 juga memberikan mekanisme apabila Wajib Pajak sudah menerima pengembalian pajak.

Sebagai contoh, Sebuah perusahaan melaporkan lebih bayar Rp 10 juta dan menerima pengembalian pendahuluan sebesar Rp 9 juta. Setelah dilakukan pembetulan, SPT menjadi lebih bayar Rp 6 juta.

Karena Wajib Pajak sudah menerima Rp 9 juta, sedangkan berdasarkan SPT pembetulan haknya hanya Rp 6 juta, terdapat kelebihan Rp 3 juta yang perlu diperhitungkan.

Keterangan	Nilai
Hasil SPT Pembetulan	Rp 6.000.000
Uang yang sudah dikembalikan DJP	Rp 9.000.000
Kelebihan yang sudah diterima	Rp 3.000.000
Yang perlu disetor kembali	Rp 3.000.000

Dengan demikian : Mekanisme ini membuat perhitungan pembetulan lebih mencerminkan kondisi pembayaran yang sebenarnya.

Bagaimana dengan SPT Tahunan yang Sedang diangsur?

PER-12/PJ/2026 juga mengatur kondisi ketika SPT Tahunan kurang bayar sedang dalam proses angsuran.

Contohnya, Wajib Pajak memiliki kurang bayar Rp 50 juta dan telah membayar Rp 10 juta melalui mekanisme angsuran. Kemudian SPT dibetulkan menjadi kurang bayar Rp 40 juta.

Dalam kondisi tersebut, pembayaran Rp10 juta yang sudah dilakukan diperhitungkan. Sehingga sebelum menyampaikan SPT pembetulan, jumlah yang masih harus dilunasi adalah : Rp 40 juta – Rp 10 juta = Rp 30 juta.

Keterangan	Nilai
Kurang bayar menurut SPT Pembetulan	Rp40.000.000
PPh Pasal 29 yang sudah dibayar	Rp10.000.000
Yang masih harus dilunasi	Rp30.000.000

Yang perlu diperhatikan, persetujuan angsuran sebelumnya tidak berlaku lagi setelah SPT dibetulkan. Apabila masih membutuhkan keringanan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Berlaku untuk SPT Apa Saja?

Prinsip penghitungan pembetulan berdasarkan pembayaran dan pengembalian diterapkan pada beberapa jenis SPT.

Jenis SPT	Bagian yang terdampak	Pengembalian yang diperhitungkan
SPT Masa PPN	Butir III.F	SKPPKP dan SKPLB
SPT Masa PPh 21/26	Angka 16	Kelebihan dikompensasikan
SPT Masa PPh Unifikasi	Kolom B.7	SKPLB
SPT Tahunan Orang Pribadi	Angka 12a	SKPPKP
SPT Tahunan Badan	Angka 18a	SKPPKP/SKPLB
PPh Final UMKM PP 55	Rekap peredaran bruto	SKPLB

Perubahan pada Bukti Potong PPh 21/26

PER-12/PJ/2026 juga memberikan perubahan pada ketentuan penandatanganan bukti potong.

Bukti potong PPh 21/26 tetap ditandatangani secara elektronik, tetapi Pemotong dapat menunjuk satu atau lebih pejabat atau pegawai melalui Portal Wajib Pajak untuk melakukan penandatanganan.

Ketentuan ini dapat membantu perusahaan yang mempunyai banyak cabang atau struktur administrasi yang melibatkan lebih dari satu pegawai dalam proses penandatanganan bukti potong.

Perubahan pada PPh Unifikasi

Untuk PPh Unifikasi, mekanisme pembetulan juga diperjelas.

Pembetulan SPT Unifikasi dihitung dengan memperhatikan PPh yang sudah dibayar dan pengembalian berdasarkan SKPLB. Jika hasil akhirnya kurang bayar, jumlah tersebut disetor. Jika lebih bayar, dapat dimintakan kembali sesuai ketentuan.

Selain itu, PER-12/PJ/2026 menambahkan ketentuan mengenai dokumen yang dapat dipersamakan dengan bukti pungut untuk penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui marketplace.

Pasal Baru yang Perlu Diperhatikan

PER-12/PJ/2026 menyisipkan sejumlah pasal baru yang memperjelas mekanisme pembetulan SPT.

Pasal 13A dan 13B

Mengatur kelebihan setor PPh 21/26 yang dikompensasikan sebagai saldo. Apabila kemudian terdapat pembetulan atau ketetapan pajak yang mengubah saldo tersebut, penyesuaian dapat dilakukan pada SPT normal berikutnya tanpa harus membetulkan SPT masa-masa di antaranya.

Pasal 29A

Mengatur agar SPT Masa PPN dilaporkan secara berurutan, dengan pengecualian apabila masa pajak sebelumnya sedang diperiksa.

Pasal 29B

Mengatur pembetulan SPT PPN dan PPnBM dengan memperhitungkan pembayaran dan pengembalian yang sudah terjadi.

Pasal 29C dan 29D

Mengatur penyesuaian saldo kompensasi PPN pada SPT normal berikutnya. Ketentuan juga mengatur kondisi ketika PKP dicabut, dilikuidasi, atau dibubarkan.

Pasal 80A

Mengatur pembetulan SPT Tahunan dengan memperhitungkan PPh Pasal 29 yang sudah dibayar dan pengembalian pendahuluan yang telah diterima.

Pasal 129A

Menegaskan bahwa apabila SPT dibetulkan, SPT pembetulan terakhir menjadi dasar. Permohonan restitusi atas SPT sebelumnya tidak dilanjutkan dan digantikan dengan SPT pembetulan terbaru.

Pasal 129B

Mengatur bahwa persetujuan angsuran atau penundaan PPh Pasal 29 sebelumnya tidak berlaku lagi apabila SPT Tahunan dibetulkan. Wajib Pajak harus memperhitungkan dan melunasi sisa kurang bayar sebelum menyampaikan pembetulan.

Perubahan Pasal Baru dalam Bentuk Sederhana

Pasal	Pokok Pengaturan	Sederhananya
13A–13B	Saldo kompensasi PPh 21/26	Kelebihan setor menjadi saldo dan dapat disesuaikan pada SPT berikutnya
29A	Urutan SPT Masa PPN	Masa pajak harus dilaporkan berurutan, dengan pengecualian tertentu
29B	Pembetulan PPN/PPnBM	Hitung berdasarkan uang yang sudah disetor/dikembalikan
29C–29D	Kompensasi PPN	Saldo kompensasi disesuaikan pada SPT berikutnya
29E	Masa transisi PPN	Mengatur penyesuaian kompensasi masa Desember 2024–Januari 2025
80A	SPT Tahunan	Memperhitungkan PPh 29 yang sudah dibayar dan pengembalian yang diterima
129A	Pembetulan dan restitusi	SPT pembetulan terakhir menjadi dasar
129B	Angsuran PPh 29	Persetujuan angsuran lama tidak berlaku setelah SPT dibetulkan

Ringkasan Perubahan PER-11/PJ/2025 vs PER-12/PJ/2026

Agar lebih mudah dipahami, berikut ringkasan perubahan utamanya.

Topik	PER-11/PJ/2025	PER-12/PJ/2026	Dampak Praktis
Pembetulan PPh 21/26	Ketentuan pembetulan sebelumnya	Memperhitungkan PPh yang sudah disetor	Setoran sebelumnya otomatis diperhitungkan
Pembetulan PPh Unifikasi	Pembetulan sebelum pemeriksaan	Memperhitungkan pembayaran dan pengembalian	Hasil lebih mencerminkan transaksi pembayaran
Pembetulan PPN/PPnBM	Mengacu pada SPT sebelumnya	Memperhitungkan uang yang sudah disetor/dikembalikan	Restitusi yang belum cair tidak dianggap sudah diterima
Restitusi yang belum cair	Dapat menimbulkan selisih berdasarkan SPT sebelumnya	Pembanding berdasarkan uang yang benar-benar diterima	Tidak perlu menyetor atas uang yang belum diterima
Restitusi yang sudah diterima	Diperhitungkan sesuai mekanisme sebelumnya	Pengembalian yang sudah diterima diperhitungkan	Kelebihan pengembalian dapat menjadi kewajiban
SPT Tahunan diangsur	Mengikuti ketentuan sebelumnya	Pembayaran yang sudah dilakukan diperhitungkan	Sisa kurang bayar dapat dihitung lebih jelas
SPT pembetulan dan restitusi	Proses dapat berkaitan dengan SPT sebelumnya	SPT pembetulan terakhir menjadi dasar	Tidak ada dua proses restitusi berjalan bersamaan
Penandatangan Bupot	Penandatangan elektronik	Dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai	Lebih fleksibel bagi perusahaan

Lima Lampiran PER-12/PJ/2026 yang Diganti

Selain perubahan pada batang tubuh peraturan, terdapat lima lampiran yang diperbarui.

1. Lampiran A – PPh Pasal 21/26

Terdapat kode objek pajak baru 21-100-39 untuk penyesuaian kompensasi terkait insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran juga memberikan contoh tambahan mengenai saldo kompensasi apabila kelebihan setor yang dikompensasikan ternyata terlalu besar.

2. Lampiran B – PPh Unifikasi

Terdapat kode objek pajak baru 28-103-01 untuk royalti buku yang dikenai PPh final.

Selain itu terdapat kode objek pajak 28-408-02 sampai dengan 28-408-07 untuk transaksi restrukturisasi BUMN tertentu yang dikenai PPh final 0%.

3. Lampiran E – SPT Masa PPN

Lampiran E dilengkapi dengan tabel saldo kompensasi, contoh pembetulan berkali-kali, penyesuaian kompensasi pada masa transisi, serta ketentuan ketika PKP dicabut, dilikuidasi, atau dibubarkan.

4. Lampiran G – SPT Tahunan Orang Pribadi

Bagian pembetulan dilengkapi beberapa contoh, termasuk pembetulan kedua dan kondisi ketika SPT sedang dalam proses angsuran.

Untuk UMKM berdasarkan PP 55, mekanisme penghitungan selisih pembetulan juga disederhanakan dengan memperhitungkan PPh final yang telah disetor dan pengembalian yang sudah diterima.

5. Lampiran H – SPT Tahunan Badan

Pola pembetulan pada SPT Tahunan Badan pada prinsipnya mengikuti mekanisme yang sama dengan SPT Tahunan Orang Pribadi, termasuk untuk SPT dalam Rupiah, Dolar AS, dan sektor migas.

Kapan PER-12/PJ/2026 Mulai Berlaku?

PER-12/PJ/2026 mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Waktu Penyampaian	Ketentuan
Sebelum 1 Oktober 2026 dan belum selesai diproses	PER-11/PJ/2025
Mulai 1 Oktober 2026	PER-12/PJ/2026
Pembetulan Masa Pajak sejak Januari 2025	PER-12/PJ/2026
Pembetulan Tahun Pajak sejak 2025	PER-12/PJ/2026

Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak?

Dengan berlakunya PER-12/PJ/2026, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan Wajib Pajak antara lain:

1. Periksa data pembayaran di Coretax sebelum melakukan pembetulan SPT.
2. Pastikan setoran pajak yang telah dilakukan sudah tercatat dengan benar.
3. Periksa apakah restitusi atau pengembalian pajak sudah benar-benar diterima.
4. Jangan langsung menyetor selisih pembetulan apabila jumlah yang menjadi pembanding belum pernah diterima.
5. Jika SPT Tahunan sedang menggunakan fasilitas angsuran dan kemudian dibetulkan, perhatikan bahwa persetujuan angsuran sebelumnya tidak lagi berlaku.
6. Untuk SPT Masa PPN, pastikan pelaporan dilakukan secara berurutan.
7. Perhatikan saldo kompensasi karena penyesuaian negatif dapat menambah kurang bayar pada SPT berikutnya.
8. Perusahaan dapat memanfaatkan fleksibilitas penunjukan pejabat atau pegawai sebagai penandatangan bukti potong.
9. Simpan dokumen pendukung pembetulan, terutama untuk kasus kompensasi dan restitusi.

Poin-poin tersebut merupakan hal praktis yang perlu diperhatikan berdasarkan materi perubahan PER-12/PJ/2026.

Kesimpulan

PER-12/PJ/2026 membawa perubahan penting dalam mekanisme pembetulan SPT pada sistem Coretax.

Inti perubahan terletak pada penggunaan pembayaran dan pengembalian pajak yang benar-benar telah terjadi sebagai dasar penghitungan pembetulan. Mekanisme ini berlaku pada beberapa jenis SPT, termasuk PPh 21/26, PPh Unifikasi, PPN, PPnBM, serta SPT Tahunan.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki transaksi restitusi, kompensasi, pembayaran bertahap, atau pembetulan SPT lebih dari satu kali, perubahan ini perlu diperhatikan karena hasil perhitungan dapat berbeda apabila dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

Dengan berlakunya PER-12/PJ/2026 mulai 1 Oktober 2026, Wajib Pajak sebaiknya memeriksa kembali data pembayaran, pengembalian, dan saldo kompensasi di Coretax sebelum melakukan pembetulan SPT.

Catatan:

Artikel ini disusun berdasarkan materi perbandingan PER-11/PJ/2025 dan PER-12/PJ/2026. Untuk penerapan pada kasus tertentu, Wajib Pajak tetap perlu merujuk pada teks resmi peraturan beserta lampirannya.

FAQ PER-12/PJ/2026

Apa itu PER-12/PJ/2026?

PER-12/PJ/2026 adalah peraturan yang mengubah sebagian ketentuan PER-11/PJ/2025 mengenai pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Coretax.

Kapan PER-12/PJ/2026 berlaku?

PER-12/PJ/2026 mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Apa perubahan utama PER-12/PJ/2026?

Salah satu perubahan utamanya adalah mekanisme pembetulan SPT yang memperhitungkan pajak yang benar-benar sudah dibayar dan pengembalian yang benar-benar sudah diterima.

Apakah restitusi yang belum cair harus disetor terlebih dahulu ketika SPT dibetulkan?

Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan dalam materi PER-12/PJ/2026, restitusi yang belum diterima tidak diperhitungkan sebagai uang yang sudah dikembalikan. Karena itu, pembetulan tidak secara otomatis mengharuskan Wajib Pajak menyetor kembali jumlah restitusi yang belum pernah diterima.

Apakah persetujuan angsuran tetap berlaku setelah SPT Tahunan dibetulkan?

Tidak. Berdasarkan Pasal 129B sebagaimana dijelaskan dalam materi, persetujuan angsuran atau penundaan PPh Pasal 29 sebelumnya tidak berlaku lagi setelah SPT Tahunan dibetulkan.

Apakah PER-12/PJ/2026 hanya berlaku untuk PPN?

Tidak. Perubahan mencakup beberapa jenis SPT, termasuk PPh 21/26, PPh Unifikasi, PPN dan PPnBM, serta SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan.

Download Materi edukasi PER12/PJ/2026 tentang Perubahan PER 11/PJ/2025

semoga bermanfaat