Persiapan Implementasi Coretax Tahun 2025. Pada tanggal 14 Oktober 2024 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024). Aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut memuat 11 BAB dan 484 Pasal dengan jumlah halaman kurang lebih 642 halaman diterbitkan sebagai persiapan implementasi Coretax pada tahun 2025. Ada Tujuh hal pokok aturan yang termuat dalam PMK… Read More »
Direktur Jenderal Pajak (DJP) menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, hal ini dilakukan demi kemudahan administrasi pajak. Dengan menerbitkan dokumen tersebut, PKP tidak perlu lagi membuat faktur pajak dengan bentuk umum. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan… Read More »
Tarif PPN Besaran Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71 Tahun 2022 (PMK 71/2022) telah diberlakukan sejak 1 April 2022, ada 5 ( lima ) jenis jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu yaitu : a. Jasa Pengiriman Paket Merujuk UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, layanan paket yang dilakukan oleh penyelenggara… Read More »
Natura/kenikmatan sebelumnya bukan merupakan objek pajak namun setelah terbit UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Natura/kenikmatan merupakan objek pajak. Meskipun kini diperlakukan sebagai objek pajak, terdapat beberapa pengecualian pengenaan pajak atas natura tersebut. Diantaranya adalah natura/kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 (PMK 66/2023), pemerintah memberikan daftar natura dan kenikmatan yang termasuk… Read More »
Status Wajib Pajak Non-efektif. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 memuat tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dimana dalam Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban… Read More »
Sertifikat Elektronik – Dirjen pajak memfasilitasi permintaaan sertifikat elektronik untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang masa berlaku sertifikat elektroniknya akan kadaluarsa atau telah habis masa berlakunya dalam periode pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dimintakan secara daring (online) sampai dengan artikel ini kami posting permintaan secara online masih bisa dilakukan. Berikut ini langkah-langkah mendapatkan/mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik secara online :… Read More »
Permohonan pemindahbukuan secara online e-PBK – Terbaru Dirjen Pajak secara resmi memberlakukan layanan pemindahbukuan (PBK) secara online (e-PBK) secara nasional, melalui laman pajak.go.id. Dengan adanya fasilitas terbaru tersebut kini permohonan PBK tak perlu lagi repot – repot dating langsung ke kantor pajak. Apa itu pemindahbukuan atau PBK? Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242… Read More »
Status Faktur Pajak selalu Reject tidak bisa Approved
Siapa yang Berkewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh pasal 23/26
Ingat !! Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Jangan sampai terlambat
Mengatasi SSP Tidak Valid dan tidak bisa di Input ke Efaktur
Apakah Anda termasuk WP yang Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2019 ?
