Tarif Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022

Tarif baru jasa konstruksi – Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, jasa konstruksi terbagi dalam 3 jenis yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana definisi Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Perubahan akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah diatas, jasa konstruksi dibagi menjadi 5… Read More »

E-bupot Unifikasi Aplikasi Bukti Potong 5 PPh Sekaligus

Selain penerbitan release efaktur 3.2 terbaru Dirjen Pajak juga telah menerapkan penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi mulai 1 April 2022 sebagai upaya penyederhanaan administrasi, e-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi untuk menerbitkan bukti potong/pungut (bupot) atas beberapa jenis pajak tertentu dalam satu aplikasi. Aplikasi tersebut mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26… Read More »

Update Efaktur 3.2 untuk PPN 11% mulai 1 April 22

Release e-faktur versi 3.2 tersedia – Pemerintah mulai 1 April 2022 menaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% hal ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sejalan dengan kebijakan tersebut, DJP melakukan release baru e-faktur versi 3.2. Berikut feature yang baru di efaktur Release 3.2.0.0 ——————————————————- Perubahan tarif 11 % per 1 April 2022 Penambahan kode… Read More »

Lapor SPT Tahunan Sekarang Wajib pake Aplikasi e-Form Baru (PDF)

Lapor SPT Tahunan Wajib E-form dan E-filing – Mulai tanggal 28 Februari 2022 saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT untuk Jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 resmi DITUTUP. DJP menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk “csv”) penutupan ini berdasarkan PENG-5/PJ.09/2022. Sehubungan dengan penutupan aplikasi e-SPT, pelaporan SPT Tahunan (baik… Read More »

Wajib Tahu Apa Saja Ketentuan Umum PPS Kebijakan I dan II

Ketentuan Umum PPS Kebijakan I Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak, baik Wajib Pajak badan maupun orang pribadi peserta Program Pengampunan Pajak / Tax Amnesty (TA) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.Melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Wajib Pajak di atas dapat mengikuti PPS Kebijakan I yang dimulai pada… Read More »

Aplikasi Efaktur Terbaru Versi 3.1 telah di rilis

Aplikasi Efaktur Terbaru Versi 3.1 – Setelah di implementasikan secara nasional mulai tangga 1 oktober 20 kini dirjen pajak menerbitkan aplikasi efaktur terbaru versi 3.1 tidak banyak perubahan dari fitur aplikasi efaktur sebelumnya dikutip dari laman ortax.org pada versi terbaru ini telah ditambahkan beberapa fitur berikut antara lain : 1. Penambahan fitur penginputan dokumen invoice PMSE di B1… Read More »

Apa saja Objek PPh dalam UU HPP terbaru yang wajib diketahui

Objek pajak penghasilan di UU HPP No 7 tahun 2021 – Pasal 4 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan dalam hal ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi… Read More »