Mengatasi SSP Tidak Valid dan tidak bisa di Input ke Efaktur

Setiap tanggal 10 adalah batas pembayaran PPh Pasal Final 4(2), PPh Final 15, PPh 21/26, PPh 22 dan PPh 23/26 dan tanggal 15 adalah batas pembayaran PPh Pasal 25 OP/Badan, sudah menjadi kebiasaan kita tiap kali setor SSP pembayaran selalu di pas pada tanggal – tanggal tersebut padahal cara pembayaran seperti ini cukup beresiko bisa… Read More »

Sertifikat Elektronik yang Digunakan Tidak Valid

Setelah mengajukan permohonon sertifikat elektronik ke KPP dan sudah disetujui, langkah berikutnya adalah membuat faktur pajak atas transaksi yang berjalan, namun dalam beberapa kasus setelah mendapatkan sertifikat elektronik kemudian diinstall ke pc atau laptop muncul masalah baru seperti yang pernah saya alami sebelumnya ( Permintaan NSFP menggunakan Browser Chrome ). Muncul notifikasi seperti gambar berikut… Read More »

Poin Penting Tentang Faktur Pajak yang Wajib Tahu

Kenali dulu Istilah Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh penjual atau penyedia jasa yang sudah dikukuhkan sebagai PKP ( Pengusaha Kena Pajak ) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak bisa dalam bentuk fisik ( hardcopy ) atau berbentuk elektronik ( softcopy ). Faktur… Read More »

Dokumen yang harus dilampirkan bersama SPT Tahunan Badan 1771

Menjelang tutup tahun 2019 perlu saya ingatkan kembali bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan 1771 tahun 2019 adalah tanggal 30 April 2020, penyampaian SPT Tahunan PPH Badan tahun 2019 diharuskan secara online melalui menu e-filing di laman djponline.pajak.go.id dengan melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang sesuai dengan ketentuan PER-02/PJ/2019. Dalam hal perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas… Read More »

Cara Lain Perhitungan Peredaraan Bruto yang Dilakukan Saat Pemeriksaan

Seperti kita ketahui bahwa dalam sistem perpajakan kita Wajib Pajak diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan atas transaksi yang terjadi, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap WP diketahui bahwa WP tersebut : Tidak melakukan kewajiban pencatatan atau pembukuan dalam usahanya Tidak bisa memperlihatkan dan/ atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto… Read More »

Apakah Anda termasuk WP yang Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2019 ?

Dirjen pajak telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 dimana dalam keputusan tersebut menetapkan wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan menerbitkan Bukti Pemotongan dan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 yang  berlaku… Read More »

Siapa yang Berkewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh pasal 23/26

Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23/26 dikenakan terhadap penghasilan Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas jasa yang diberikan, berikut penjelasan seputar PPh Pasal 23/26. Tarif PPh Pasal 23/26 Besar pemotongan 15% ( lima belas persen ) dari jumlah bruto atas penghasilan Dividen, Bunga, Royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain… Read More »

Cara Lapor Pajak UMKM tarif 0,5% di SPT Tahunan 1770

PPh Final dikenakan kepada Wajib Pajak UKM atas penghasilan ( omzet ) usaha yang diterima atau diperoleh di bawah Rp 4,8 Miliar dalam setahun hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 , Dan mulai tanggal 1 Juli 2018, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yakni PP Nomor 23 Tahun 2018… Read More »