Cara Lain Perhitungan Peredaraan Bruto yang Dilakukan Saat Pemeriksaan

Seperti kita ketahui bahwa dalam sistem perpajakan kita Wajib Pajak diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan atas transaksi yang terjadi, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap WP diketahui bahwa WP tersebut : Tidak melakukan kewajiban pencatatan atau pembukuan dalam usahanya Tidak bisa memperlihatkan dan/ atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto… Read More »

Apakah Anda termasuk WP yang Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2019 ?

Dirjen pajak telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 dimana dalam keputusan tersebut menetapkan wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan menerbitkan Bukti Pemotongan dan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 yang  berlaku… Read More »

Siapa yang Berkewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh pasal 23/26

Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23/26 dikenakan terhadap penghasilan Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas jasa yang diberikan, berikut penjelasan seputar PPh Pasal 23/26. Tarif PPh Pasal 23/26 Besar pemotongan 15% ( lima belas persen ) dari jumlah bruto atas penghasilan Dividen, Bunga, Royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain… Read More »

Pengusaha dengan omset hingga 4,8 miliar bisa dikukuhkan sebagai PKP

Sobat pajak pasti tidak asing lagi dengan PKP sebagian kalangan usaha baik perusahaan dagang, manufaktur ataupun jasa pasti pernah ditanya oleh lawan transaksi sudah PKP belum? apa sih sebenarnya PKP itu, semoga penjelasan berikut bisa menjawab pertanyaan ini Definisi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak… Read More »

Pelaporan Online SPT Masa PPh 21/26 Via Efiling Djponline

DJP tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT Masa PPh 21/26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 pasal 8 ayat 6 mengatur Wajib Pajak badan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut mulai tanggal 1 April 2018 tidak dapat lagi disampaikan secara langsung… Read More »