Cara Lain Perhitungan Peredaraan Bruto yang Dilakukan Saat Pemeriksaan

cara lain perhitungan peredaran bruto

Perhitungan Peredaraan Bruto yang dilakukan saat Pemeriksaan – Seperti kita ketahui bahwa dalam sistem perpajakan kita Wajib Pajak diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan atas transaksi yang terjadi, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap WP diketahui bahwa WP tersebut : Tidak melakukan kewajiban pencatatan atau pembukuan dalam usahanya Tidak bisa memperlihatkan dan/ atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti… Read More »

Apakah Anda termasuk WP yang Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2019 ?

wajib pajak ebupot mulai oktober 2019

Wajib aplikasi e-bupot pph pasal 23/26 – Dirjen pajak telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 dimana dalam keputusan tersebut menetapkan wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan menerbitkan Bukti Pemotongan dan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak… Read More »

Siapa yang Berkewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh pasal 23/26

Hal Pemotongan PPh Pasal 23/26

Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23/26 dikenakan terhadap penghasilan Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas jasa yang diberikan, berikut penjelasan seputar PPh Pasal 23/26. Tarif PPh Pasal 23/26 Besar pemotongan 15% ( lima belas persen ) dari jumlah bruto atas penghasilan Dividen, Bunga, Royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong… Read More »

Ingat !! Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Jangan sampai terlambat

batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak

Batas Penyampaian SPT. Kapan batas waktu penyampaian atau laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan Pribadi atau Badan, berikut batasan penyampaian SPT Masa dan SPT tahunan yang diatur diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 dan PMK-243/PMK.03/2014 yang telah mengalami perubahan dan direvisi menjadi PMK-9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. Sementara ketentuan yang tercantum dalam PMK-242/PMK.03/2014 masih berlaku. 1. Batas Lapor… Read More »

Pengusaha dengan omset hingga 4,8 miliar bisa dikukuhkan sebagai PKP

Pengukukan pengusaha kena pajak

Sobat pajak pasti tidak asing lagi dengan PKP sebagian kalangan usaha baik perusahaan dagang, manufaktur ataupun jasa pasti pernah ditanya oleh lawan transaksi sudah PKP belum? apa sih sebenarnya PKP itu, semoga penjelasan berikut bisa menjawab pertanyaan ini Definisi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kesimpulannya… Read More »