Category Archives: SPT Masa

Poin Penting dalam Implementasi Aplikasi e-Bupot PPh 23/26

E-Bupot E-SPT Web base (djponline.pajak.go.id) Bukti pemotongan dibuat secara online (penomoran bukti potong secara system, menggunakan tandatangan elektronik) Menggunakan Sertifikat elektronik (pelaporan SPT secara online) Desktop Based (Menggunakan Aplikasi e-SPT yang diinstall di komputer) Bukti pemotongan dibuat secara offline (Penomoran bukti potong dan tandatangan masih manual) Pelaporan SPT bisa online atau offline SPT Masa PPh… Read More »

Apakah Anda termasuk WP yang Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2019 ?

Dirjen pajak telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 dimana dalam keputusan tersebut menetapkan wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan menerbitkan Bukti Pemotongan dan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 yang  berlaku… Read More »

Siapa yang Berkewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh pasal 23/26

Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23/26 dikenakan terhadap penghasilan Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas jasa yang diberikan, berikut penjelasan seputar PPh Pasal 23/26. Tarif PPh Pasal 23/26 Besar pemotongan 15% ( lima belas persen ) dari jumlah bruto atas penghasilan Dividen, Bunga, Royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain… Read More »

Ingat !! Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Jangan sampai terlambat

1. Batas Lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770, 1770 S dan 1770 SS PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Batas waktu penyampaian SPT nya adalah tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, kecuali WP Orang Pribadi yang selama satu tahun menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).… Read More »

Pelaporan Online SPT Masa PPh 21/26 Via Efiling Djponline

DJP tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT Masa PPh 21/26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 pasal 8 ayat 6 mengatur Wajib Pajak badan diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut mulai tanggal 1 April 2018 tidak dapat lagi disampaikan secara langsung… Read More »

Status Faktur Pajak selalu Reject tidak bisa Approved

Penyebab status Faktur Pajak selalu reject bisa disebabkan beberapa hal berikut : a. NPWP pembeli tidak valid atau salah input b. Nomor faktur sudah melewati batas jatah penomoran yang diberikan oleh Kantor Pajak c. koneksi internet tidak stabil dan Server Kantor Pajak masih dalam proses maintanance d. sertifikat elektronik yang berikan oleh Kantor Pajak telah… Read More »