Poin Penting dalam Implementasi Aplikasi e-Bupot PPh 23/26

E-Bupot E-SPT
  • Web base (djponline.pajak.go.id)
  • Bukti pemotongan dibuat secara online (penomoran bukti potong secara system, menggunakan tandatangan elektronik)
  • Menggunakan Sertifikat elektronik (pelaporan SPT secara online)
  • Desktop Based (Menggunakan Aplikasi e-SPT yang diinstall di komputer)
  • Bukti pemotongan dibuat secara offline (Penomoran bukti potong dan tandatangan masih manual)
  • Pelaporan SPT bisa online atau offline

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik diharuskan bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 Bukti Pemotongan dalam 1 (satu) Masa Pajak
  2. Menerbitkan Bukti Pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 100 juta dalam satu Bukti Pemotongan
  3. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa elektronik
  4. WP Pemotong terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

poin penting implementasi aplikasi e-bupot pph 23/26

Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

1. Standarisasi penomoran Bukti Potong PPh 23/26

  • Nomor Urut diberikan secara berurutan
  • Nomor Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit
  • Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik
  • Nomor Urut Bukti Pemotongan pada Aplikasi e-Bupot 23/26 di-generate oleh sistem
  • Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan
  • Penomoran WP Cabang tidak terpusat (Nomor dibuat untuk masing-masing Pemotong Pajak)
  • Kode Bukti Pemotongan diatur sebagai berikut:
    tata cara penerbitan bukti potong ebupot
  • Kode 3.1 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kertas (hardcopy)
  • Kode 3.2 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kertas (hard copy)
  • Kode 3.3 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik
  • Kode 3.4 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 elektronik

2. Mencantumkan NPWP atau NIK (yang tidak memiliki NPWP)
3. Mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas
4. Mencantumkan tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili
5. Menandatangani Bukti Pemotongan (dalam hal menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 berupa Tanda Tangan Elektronik yang melekat pada Sertifikat Digital)
6. Satu Bukti Pemotongan bisa dibuat untuk satu Wajib Pajak, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak

Baca juga :  Apakah Anda termasuk WP yang Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2019 ?

Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Bukti Pemotongan di E-Bupot

Penyebab Pembetulan SPT

1. Kesalahan Pengisian Bukti Pemotongan

  • Pemotong Pajak melakukan pembetulan Bukti Pemotongan
  • Melampirkan Bukti Pemotongan Pembetulan dalam SPT Pembetulannya

2. Pembatalan transaksi

  • Pemotong Pajak melakukan pembatalan Bukti Pemotongan
  • Melampirkan Bukti Pemotongan Pembatalan dalam SPT Pembetulannya

3. Transaksi yang belum dilaporkan

  • Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan yang belum dibuat
  • Pemotong Pajak menambahkan Bukti Pemotongan yang belum dilaporkan
  • Melampirkan Bukti Pemotongan yang baru ke dalam SPT Pembetulan

Ketentuan Pembetulan Bukti Pemotongan

  1. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pengisian pada Bukti Pemotongan, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan.
  2. Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembetulan tidak boleh berbeda dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibetulkan
  3. Pemotong Pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya
  4. Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibetulkan dengan Bukti Pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan

Ketentuan Pembatalan Bukti Pemotongan

  1. Pembatalan Bukti Pemotongan hanya dapat dilakukan jika transaksi yang terutang PPh Pasal 23/26 ternyata dibatalkan.
  2. Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembatalan tidak boleh berbeda dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibatalkan
  3. Pemotong Pajak harus mengisi tanggal pembatalan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan pembatalan.
  4. Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibatalkan dengan Bukti Pemotongan pembatalan keduanya dilampirkan dalam SPT pembetulan, apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas (hard copy)

Ketentuan Penambahan Bukti Pemotongan

  1. Penambahan Bukti Pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23/26 namun belum dilakukan pemotongan atau Bukti Pemotongan belum diterbitkan.
  2. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan.
  3. Penambahan Bukti Pemotongan apabila terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.
  4. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tersebut.
  5. Tanggal Bukti Pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan tambahan.
  6. Pemotong Pajak harus membetulkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 yg telah dilaporkan karena adanya bukti pemotongan tambahan.
Baca juga :  Siapa yang Berkewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh pasal 23/26

Ketentuan Lainnya

Selain Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak tetap mengacu pada aturan PER-53/PJ/2009. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan/atau Pembetulan untuk Masa Pajak sebelum berlakunya PER-04/PJ/2017, tetap mengacu pada aturan PER-53/PJ/2009.

Perlu diperhatikan dalam Implementasi Aplikasi e Bupot 23/26

  1. Memiliki Digital Certificate dan terdaftar di DJPOnline
  2. Mempersiapkan semua transaksi PPh 23/26 dengan identitas NIK/NPWP bagi WPDN yg tervalidasi
  3. Kolom isian nomor SKB divalidasi by system Perlu diperhatikan bagi SKB yang masih diproses  manual di KPP -> tidak dapat divalidasi
  4. Ketika SPT Masa PPh Unifikasi diberlakukan, WP juga sudah siap untuk membuat Bukti Pemotongan PPh dengan identitas NIK/NPWP bagi WPDN yg tervalidasi

Download Video & Tutorial e-bupot pph 23

  1.   Cara membuat bukti pemotongan PPh 23/26 via e-bupot djponline (unknown, 11 hits)

  2.   Pelaporan SPT Masa PPh 23/26 via e-bupot djponline (unknown, 10 hits)

  3.   Pengantar e-bupot Pph 23/26 (unknown, 13 hits)

  4.   Skema import data bukti pemotongan PPh 23/26 via e-bupot djponline (unknown, 17 hits)

  5.   User Manual Data import bukti pemotongan PPh 23/26 (unknown, 11 hits)

 

Demikian semoga bermanfaat

1 thought on “Poin Penting dalam Implementasi Aplikasi e-Bupot PPh 23/26”

Leave a Reply